Humas (Klaten) — Kepala Kantor Kemenag Klaten, H. Khumaidin, memimpin langsung rapat koordinasi tata kelola dan anggaran tahun 2026 di Ruang Rapat pada Senin (2/2). Pertemuan strategis ini bertujuan menyelaraskan penggunaan anggaran negara agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan hak-hak aparatur.
H. Khumaidin selaku pimpinan rapat hadir bersama para pejabat pengawas serta pegawai teknis untuk membedah rencana kerja secara mendalam. Fokus utama diskusi ini adalah memastikan setiap pos anggaran memiliki manfaat konkret bagi peningkatan kualitas layanan keagamaan di Kabupaten Klaten. Melalui tata kelola yang bersih dan tertib, instansi berkomitmen menghadirkan birokrasi yang lebih efisien serta memberikan kemudahan bagi warga.
Dalam arahannya, H. Khumaidin menekankan bahwa anggaran harus dikelola dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan rakyat sekaligus menjamin hak para pegawai. Ia memandang bahwa performa ASN yang terjaga kesejahteraannya akan berdampak langsung pada kualitas layanan publik yang diterima masyarakat. “Kita harus pastikan anggaran tepat sasaran kepada masyarakat, termasuk pemenuhan hak ASN agar motivasi kerja dalam melayani umat terus terjaga terutama para pendidik dibawah naungan Kementerian Agama,” tegasnya secara lugas.
Rapat ini juga menjadi langkah nyata dalam menindaklanjuti perbaikan tata kelola kesejahteraan ASN, khususnya bagi para guru di bawah naungan Kemenag. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap pengabdian yang dilakukan oleh tenaga pendidik mendapatkan apresiasi yang layak dan tepat waktu. Jika kesejahteraan guru terjamin, proses belajar mengajar di madrasah diharapkan semakin berkualitas demi mencetak generasi penerus yang unggul.
Pertemuan tersebut diakhiri dengan kesepakatan untuk memperketat pengawasan terhadap distribusi anggaran di semua lini satuan kerja. Transparansi dalam pengelolaan keuangan menjadi harga mati untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kementerian Agama. Dengan tata kelola yang semakin sehat, Kemenag Klaten optimis dapat memberikan perlindungan dan pelayanan yang lebih prima bagi seluruh elemen warga.
